kejarikotagorontalo.com – Presiden Prabowo Subianto berencana menambah jumlah fakultas kedokteran di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Langkah ini diambil karena negara masih menghadapi kekurangan lebih dari 100.000 dokter.
“Berkenaan dengan upaya mengatasi kekurangan tenaga medis, ada dua hal penting yang disampaikan Presiden dalam forum taklimat,” ungkap Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, Selasa (20/1/2026), dikutip dari sumber resmi.
Dengan kebijakan baru ini, penerimaan mahasiswa program studi kedokteran serta pendidikan dokter spesialis akan ditingkatkan.
“Beberapa kebijakan sudah diterapkan untuk memperbesar kapasitas mahasiswa kedokteran, baik untuk program dokter umum maupun dokter spesialis. Selain itu, kita juga menghadapi kekurangan dokter gigi dan tenaga farmasi, sehingga fakultas baru di bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan farmasi menjadi penting,” jelas Prasetyo.
Tanggapan DPR Mengenai Penambahan Fakultas Kedokteran
Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menekankan bahwa penambahan fakultas kedokteran harus mempertimbangkan kualitas pendidikan dan kebutuhan spesialis.
“Menambah program studi kedokteran umum perlu dilakukan dengan hati-hati. Jangan sampai fokus pada kuantitas, namun kualitas dokter dan pelayanan kesehatan justru menurun,” kata Edy, dikutip dari Antara, Selasa (20/1/2026).
Menurutnya, pembangunan fakultas kedokteran bukan hal instan. Diperlukan ekosistem pendidikan yang matang, termasuk ketersediaan dosen berkualifikasi dan sistem pembinaan klinik yang terstandar.
“Ini bukan sekadar membuka program studi baru, tetapi membangun ekosistem pendidikan kedokteran yang kompleks dan memerlukan investasi besar,” tegas Edy.
Jumlah Dokter di Indonesia Sudah Mendekati Standar Minimal
Edy juga menambahkan, berdasarkan data Konsil Kesehatan Indonesia, jumlah dokter teregistrasi saat ini mencapai 279 ribu, meliputi dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis.
Meskipun rasio dokter terhadap populasi hampir mendekati standar minimal, kekurangan tenaga medis tetap terasa, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
“Yang paling mendesak saat ini adalah pendidikan dokter spesialis. Kita perlu membuka program pendidikan spesialis baik melalui universitas maupun rumah sakit pendidikan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan di daerah 3T,” jelas Edy.